MATA NAJWA: Balada Perda (transkrip)

Mata Najwa cover

Bulan ini rencananya Crimson Strawberry akan memposting dua program televisi yang (menurut Crimson Strawberry) sangat layak untuk di tonton. Yang pertama adalah Program Mata Najwa, tayang di Metro TV setiap hari rabu pukul 21:30 wib dan re-run hari sabtu pukul 16:00 dengan ‘tuan rumah‘ jurnalis handal Najwa Shihab. Tanggal 16 Januari 2013, Mata Najwa menyoroti tentang Perda-Perda ‘aneh’, termasuk salah satunya adalah yang sedang marak dibicarakan, yakni larangan bagi perempuan untuk duduk mengangkang di sepeda motor. Berikut adalah transkrip dari program tersebut. Tidak semua, sebab ada juga kutipan wawancara dengan mantan bupati Bualemo, Goroantalo, Alm Iwan Boakings dan pendapat dari menteri dalam negeri Gamawan Fawzi tentang peraturan-peraturan yang dibuat oleh pengatur daerah yang tidak tercantum di sini. Tapi paling tidak kita jadi sedikit tahu alasan para pembuat kebijakan dalam menetapkan suatu rancangan peraturan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Segmen satu, tamu yang diundang adalah Suaidi Yahya, walikota Lhokseumawe.

(Najwa Shihab = NS) Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa.

(NS) :  Semenjak otonomi daerah, muncul Perda lokal berbagai rupa, menawarakan jalan cepat meraih ketaatan masyarakat. Urusan duduk ngangkang  terasa penting diberi surat edaran. Ada Perda hasil aspirasi publik, atau meladeni kegenitan elit. Motifnya bermacam-macam, syariah dan budaya menjadi alasan. Isinya ada yang pantas dipuji, sebagian lain mengundang caci. Inilah Mata Najwa: BALADA PERDA.

(NS) :  Di Lhokseumawe telah dikeluarkan surat edaran tentang larangan bagi kaum perempuan membonceng sepeda motor menghadap ke depan atau mengangkang. Apa latar belakang seruan yang rencananya akan dijadikan peraturan walikota ini? Di studio Mata Najwa telah hadir Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya. Selamat malam Pak Suaidi.

(Suaidi Yahya = SY) : Selamat malam

(NS) : Terimakasih sudah hadir di Mata Najwa.

(SY) : Sama-sama.

(NS) :  Apa pentingnya seorang perempuan di Aceh kalau naik sepeda motor tidak boleh duduk mengangkang?

(SY) : Kita lihat, eu, eu, kita tanya dulu sama semua kita, khusunya yang di Lhokseumawe dan di Aceh, penting nggak budaya, penting nggak adat, penting nggak syiar islam, di Aceh? Kalau memang ini dikatakan penting bagi kita kehidupan, eu, masyarakat  di Aceh, eu, khusunya kota Lhokseumawe, pasti penting lah kita duduk menyamping.

(NS) :  Hm…

(SY) : Ini menyangkut dengan, eu, kesopanan, eu, eu, dalam melakukan sesuatu, karena bagi kaum perempuan adalah kaum yang lembut, lemah, dia harus menjaga daripada, eu, fitnah dari orang lain.

(NS) :  Hm, oke.

(SY) : Karena apabila mengundang fitnah dari orang lain yang lihat pasti perbuatan itu dilarang dalam agama islam.

(NS) :  Hm, duduk mengangkang, itu otomatis akan mengundang fitnah? Darimana alur logikanya?

(SY) : Iya, mengundang fitnah dalam..dalam, istilahnya adalah dia merupai laki-laki.

(NS) :  Duduk mengangkang?

(SY) : Ho’oh, menyerupai laki-laki. Dalam islam, dalam budaya Aceh, dalam adat Aceh, dia, apabila seorang perempuan menduduk, eu, eu, apa, menyerupai laki-laki, ya, eu, ini akan timbul fitnah.

(NS) :  Yang mana nih Pak Walikota, anda agak bingung, yang menyerupai laki-laki? Melanggar budaya Aceh? Melanggar syariat Islam, atau yang mana nih?

(SY) : Ya, artinya adalah budaya Aceh, adat Aceh, itu semuanya eu, eu, eu…

(NS) :  Adat Aceh spesifik bilang tidak boleh duduk mengangkang?

(SY) : Budaya dan adat, itu seimbang, ya, harus seimbang dengan syariat islam, dengan islam. Kalau kita berlaku budaya di Aceh, berarti tetap mengikuti syariat Islam.

(NS) :  Jadi ini lebih kental nuansa….  menurut anda, syariat Islam menyebutkan perempuan tidak boleh duduk mengangkang?

(SY) : Iya.

(NS) :  Itu, itu, menurut anda syariat Islam yang seperti apa Pak Wali? Karena kalau kita misalnya melihat pandangan ketua PBNU, atau ketua Muhammadiyah, dua-duanya merasa tidak ada tuh syariat Islam tidak boleh duduk mengangkang. Ini syariat Islam versi yang mana nih ya?

(SY) : Islam, eu, menyatakan, euuu, ‘berbuatlah sesuatu yang memang dianjurkan dalam Islam.’

(NS) :  Yaitu?

(SY) :  Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang memang dilanggar dalam Islam. Islam, atau syariat Islam itu bukannya hanya shalat, hanya puasa, hanya naik haji, hanya… bukan hanya memberi zakat, tetapi implementasinya dalam ditata dalam *&%$^ cukup rapi dalam Islam adalah tingkah perbuatan, tutur kata, dan, eu, melakukan sesuatu, itu semuanya diatur dalam Islam.

(NS) :  Termasuk cara duduk perempuan?

(SY) :  Cara duduk perempuan, kesopanan, itu membawa marwah dan martabat perempuan, itu diatur dalam Islam, makanya di Aceh berlaku yaitu budaya Aceh dan adat Aceh yang Islami.

(NS) :  Menurut anda duduk mengangkang itu tidak mencerminkan kesopan santunan?

(SY) : Iya, benar. Itu di..di..dilihat dari kacamata budaya Aceh….

(NS) : Kalau laki-laki yang duduk mengangkang itu menurut anda itu budaya Aceh atau…

(SY) : Itu, itu, sudah memang kodratnya laki-laki. Orang laki-laki memang dia nampaknya kasar, tetapi kelembutan, eu, marwah dan martabat seorang perempuan itu kan memang ya, harus kesopanan yang harus dijaga.

(NS) : Duduk mengangkang itu otomatis tidak sopan. Saya ingin membaca seruan bersama yang anda tandatangani, “Sebagai wujud upaya, pemerintah kota Lhokseumawe mencegah maksiat secara terbuka.” Ini, apakah dengan duduk mengangkang maka akan terjadi maksiat secara terbuka?

(SY) : Oh, tidak, tidak. Dalam artinya, iya kalau duduk maksiat secara terbuka, tetapi tidak. tetapi itu akan mengundang, ya.

(NS) : Bagaimana duduk mengangkang bisa mengundang maksiat?

(SY) : Mengundang fitnah!

(NS) : Saya tanya, anda laki-laki, Pak Walikota, ada kalau melihat perempuan duduk mengangkang di sepeda motor, anda… apakah anda merasa terganggu?

(SY) : Itu tergantung… tergantung keimanan seseorang.

(NS) : Kalau saya bertanya… anda kan yang membuat peraturan ini, apakah ini memang dilatarbelakangi kekhawatiran anda karena tidak bisa melihat perempuan duduk mengangkang di sepeda motor, atau bagaimana?

(SY) : Kalau saya punya keimanannya tipis, ya, mungkin ada dari para ulama kan, eu, ulama dan memang masyarakat biasa yang..yang mungkin keimanannya kurang, kalau melihat begitu kan, eu, seakan-akan, itu mengundang reaksi orang lain yang memang kerap keimanannya agak lemah, itu kan me..mengundang fitnah.

(NS) : Jadi Pak Walikota merasa warga, atau pria di kota Lhokseumawe itu rata-rata keimanannya lemah ya sehinga kalau melihat…

(SY) : Ya nggak seperti itu

(NS) : Kalau kemudian secara spesifik disebut untuk mencegah maksiat dan tadi saya tanyakan, ‘karena khawatir yang imannya lemah akan tergoda melihat perempuan duduk mengangkang duduk di sepeda motor jadi…

(SY) : Kita buat satu himbauan, aturan, dan, eu, sebenarnya, ini, untuk, untuk budaya dan adat sudah ditentukan dalam..dalam..dalam.. Aceh

(NS) : Itu, budaya dan adat kan, satu hal. Yang kemudian yang berikutnya mencegah maksiat. Jadi ..

(SY) : Itu, dalam pandangan para ulama, para ulama, para tokoh budaya, tokoh Islam, dia kalau bisa eu..eu.. apa namanya, mengundah fitnah. Dalam artinya gini, fitnah seseorang…

(NS) : Duduk mengangkang di sepeda motor fitnahnya?

(SY) : Contohnya gini..

(NS) : Analoginya seperti apa nih? Saya naik sepeda motor…

(SY) : Misalnya, misalnya…

(NS) : Duduk mengangkang, itu fitnah seperti apa sih yang terjadi?

(SY) : Ya, contohnya kita jalan. Jalan sama orang lain yang memang kebetulan, contohnya, kita kebetulan itu istri…

(NS) : Ya?

(SY) : Tapi orang nggak pernah melihat itu dia istri saya, itu sekecil itu fitnahnya. Ya, istri saya jalan-jalan tapi orang ngintip-ngintip, ‘itu siapa yang bawanya?’, itu terjadi  fitnah. Saya harus me..me..menyampaikan…

(NS) : Fitnah karena dibonceng motor…

(SY) : Nggak!

(NS) : Karena..karena…??

(SY) : Contohnya gini, contohnya itu. Walau pun kita bonceng sepeda motor atau pun jalan kaki atau pun jalan apa…

(NS) : Tapi kan ini spesifik “agar tidak duduk secara mengangkang”, bahkan dengan yang sama suami pun tidak boleh duduk mengangkang…

(SY) : Dalam Islam, tidak menyatakan, tidak menyatakan, tidak boleh duduk ngangkang..

(NS) : Ya, yang menyatakan Walikota Lhokseumawe.

(SY) : Melanggar kesopanan, ya, yang dikatakan dalam budaya dalam Islam adalah kesopanan…

(NS) : Berarti kadar kesopanan anda nih yang anda gunakan?

(SY) : Iya.

(NS) : Tolak ukurnya seperti itu?

(SY) : Kesopanan yang memang ditegaskan dalam budaya Aceh dan adat Aceh yang Islami itu ditegaskan, itu budaya Aceh pada kaum perempuan harus melakukan sesuatu dengan kesopanan.

(NS) : Dan duduk mengangkang tidak sopan?

(SY) : Tidak sopan!

(NS) : Tidak sopan?

(SY) : Iya.

(NS) : Tapi bagi laki-laki tidak apa-apa duduk mengangkang?

(SY) : Euh, itu memang laki-laki memang orang yang agak kasar gitu..

(NS) : Jadi kalau orang kasar biasa lah ya mengangkang?

(SY) : Biasa.

(NS) : Oke.

dokumentasi http://suksesitunyata.wordpress.com
dokumentasi http://suksesitunyata.wordpress.com

(NS) : Pak walikota ada beberapa tanggapan dari beberapa warga Lhokseumawe kita akan dengarkan bersama-sama tanggapannya.

(Warga 1) : Eum, sebenarnya saya kurang setuju karena itu lebih ke situasi dan kondisi kita sebagai pengguna kendaraan. Pertama apabila itu perjalanan jauh iya kan, itu akan… agak menyulitkan pengendara wanita. Dan saya pikir itu peraturan juga terlalu apa, terlalu agak-agak dibuat-buat, karena sebenarnya masih ada permasalah lain yang lebih penting daripada hal yang seperti ini. Bukan berarti saya menentang syariah ya. Menegakan Islam secara khafah itu memang penting, tapi itu kembali ke hakikat dari diri manusia itu sendiri.

(Warga 2) : Sebenernya gak setuju ya, selain susah kalau duduk nyamping, kan kalau kita susah duduk nyamping, terus kalau memang pemerintah Aceh mau buat larangan untuk, eu, supaya baiknya adat di Aceh itu gak mesti dengan duduk nyamping, toh tempat-tempat yang lain harus ada…

(Suara Gaib) : Ya betul itu!

(Warga 2) : …harus ada, apa? Perbaikan gitu. Jadi..jadi orang Aceh itu… kita gak perlu munafik lah gitu. Karena masih banyak juga tempat-tempat di Aceh yang sebenarnya melanggar syariat, kenapa gak tempat-tempat seperti itu dulu di perbaiki, baru larang larangan yang lain

(NS) : Pak Walikota, tanggapan dari warga anda. Jadi apakah memang keselamatan dalam berlalu lintas itu tidak jadi bahan pertimbangan ketika merumuskan surat edaran ini?

(SY) : Eu, keselamatan itu… sebenarnya keselamatan orang tergantung kehati-hatian, ya. Eu, bukan dalam arti duduk nyamping itu gak selamat.

(NS) : Potensi untuk mengalami kecelakaan jauh lebih besar dengan duduk menyamping, Pak Walikota!

(SY) : Saya liat sekarang, mungkin dari… dari kemarin-kemarin, mungkin data dari kepolisian menunjukan juga kita boleh tahu yang bahwa yang banyak kecelekaan itu adalah orang yang memang duduk mengangkang. Dia nggak ada kehati-hatian dalam membawa sepeda motor, dia selalu ngebut, dan atau pun.. ya pokoknya tidak ada kehati-hatian. Yang ngebut, nyebeng-nyebeng lagi, toh.

(NS) : Tapi anda sadar bahwa potensi untuk mengalami kecelakaan lebih besar kalau memang kesimbangan itu tidak bisa diatur?

(SY) : Saya lihat tidak. karena…

(NS) : Ini yang mengatakan bukan..bukan…. ini yang mengatakan adalah ahli…

(SY) : Iya.

(NS) : …transportasi yang sudah mengurusi safety driving selama bertahun-tahun, jadi memang pakarnya, Pak Walikota.

(SY) : Ya, saya lihat, di..di..di Aceh ya. Di…di..di Lhokseumawe khususnya, ya, mungkin dari dulu-dulu orang yang tua-tua, ibu-ibu, semuanya duduk nyamping. Saya lihat..

(NS) : Lebih pentingkah…

(SY) : Nggak..nggak..nggak… nggak pernah ketabrak.

(NS) : Jadi anda lebih melihat… merasa tidak lebih pentingkah keselamatan warga anda, kota Lhokseumawe, dibandingkan dengan peraturan ini?

(SY) : Kita juga… penting keselamatan. Keselamatan dalam artinya luas. Keselamatan, eu, keimanan itu jadi hal penting. Keselamatan budaya itu penting.

(NS) : Keselamatan fisik?

(SY) : Keselamatan syariat itu penting. Keselamatan fisik pun harus penting. Tetapi jangan mencari satu alasan meninggalkan semuanya tetapi dengan alasan yaitu keselamatan.

(NS) : Menurut anda tidak cukup penting alasan keselamatan fisik dalam berkendaraan?

(SY) : Penting. Tetapi kita lihat juga, ya? Keselamatan yang bagaimana? Apakah… terjamin nggak keselamatan orang yang duduk ngangkang? Itu yang…

(NS) : Nah itu dia point-nya! Lebih terjamin mereka yang mengendarai motor dengan cara menghadap depan dibanding menghadap samping. Itu, ya ada faktanya, ya ada study-nya, ya bisa dibuktikan secara ilmiah.

(SY) : Ya, secara ilmiah boleh, tetapi.. tetapi secara kehati-hatian ini pun kita harus melihat…

(NS) : Maksud anda secara kehati-hatian itu apa?

(SY) : Jadi kalau di Aceh, kalau bawa keret… sepeda motor dan ngangkang, itu kahati-hatian itu cukup kecil.

(NS) : Maksudnya apa nih? Karena kan membawa sepeda motor dimana pun, dalam kondisi apa pun, tidak..tidak.. apakah di Jakarta, di Aceh kalau potensi keselamatan itu jauh lebih penting, jauh lebih tinggi tingkat keselamatannya yang duduk secara menghadap depan, Pak Walikota.

(SY) : Iya, kita, ya karena gini, keselamatan yang… memang beda, di..di..di.. Aceh dan di Jakarta ya…

(NS) : Apa bedanya?

(SY) : Mungkin kalau..

(NS) : Kalau naik motor kan sama saja dimana-mana.

(SY) : Di Jakarta…

(NS) : Iya kan?

(SY) : Nggak! Menurut saya nggak! Di Aceh mungkin kalau sekarang… kalau sekarang adalah dulu itu lebih banyak orang duduk nyamping.

(NS) : Baik, Pak Walikota ini ada tulisan “..kecuali dengan kondisi terpaksa atau darurat.” Ini kondisi terpaksa seperti apa yang boleh tidak duduk ngangkang?

(SY) : Ya itulah yang ,eu, perlu di…di…di pahami oleh…oleh mungkin ada dari warga Aceh yang memang… pertanyaan yang tadi, yang bawa…. Dalam Islam memang diatur, dalam adat Aceh pun segitu rupa. Kalau memang sesuatu itu dalam keadaan muzarat atau pun terpaksa, darurat, itu boleh. Seperti contoh yaitu dokter spesialis kandungan, kalau lagi melahirkan ibu ya boleh lah dokter itu melihat semuanya.

(NS) : Dalam konteks…

(SY) : Setelah melahirkan itu gak boleh lagi.

(NS) : Dalam konteks..

(SY) : Dalam konteks ini, itu juga.

(NS) : Dalam konteks ini..

(SY) : Kalau memang dalam suatu muzarat misalnya lagi sakit. Penumpangnya yang lagi sakit. Yang bawa orang sakit. Membawa anak banyak, tiga. Ya kan? Lagi memang perjalanannya cukup jauh, ya toh? Itu dibolehkan.. dibolehkan. Tidak ada masalah.

(NS) : Jadi kondisi darurat boleh naik motor ngangkang itu kalau bawa anak banyak?

(SY) : Bawa anak banyak misalnya, lagi sakit bawa orang sakit, ya kan? Misalnya bawa… dalam perjalanan itu.. hampir puluhan kilometer…

(NS) : Kalau itu tidak apa-apa? Tidak mengundang maksiat tu kalau jalan puluhan kilometer dengan ngangkang?

(SY) : Karena ada alasan yang bahwa itu muzarat. Jadi kalau dalam budaya…

(NS) : Jadi kalau jalan jauh tidak apa-apa….

(SY) : Karena muzarat..

(NS) : …ngangkang. Tidak akan kena  fitnah tu ya?

(SY) : Ho’oh, karena muzarat. Sesuatu yang muzarat, yang memang itu satu dalam, eu, suatu muzarat atau darurat, itu mungkin dalam agama dibolehkan.

(NS) : Pak Walikota, ini kalau seruan dan akan menjadi peraturan tentunya akan ada sanksi. Karena kalau tanpa sanksi tentunya tidak akan ada manfaatnya…

(SY) : Suatu peraturan..

(NS) : Ya suatu peraturan. Ada bayangan tidak sanksinya seperti apa buat perempuan yang duduknya mengangkang di sepeda motor?

(SY) : Masalah sanksi, saya belum mengambil, eu, eu, apa namanya? Keputusan sendiri, karena setelah evaluasi tiga bulan nanti, ya, kita akan duduk dengan para ulama, dengan tokoh budaya, tokoh adat yang ada di kota Lhokseumawe, dan elemen masyarakat yang lain, yang patut kita…kita duduk, baru kita mengambil keputusan di sana.

(NS) : Dalam bayangan anda, sanksinya administratifkah? Atau sanksinya dalam bayangan seorang walikota begitu.. kemungkinan-kemungkinan sanksinya itu apa saja?

(SY) : Menurut saya itu, kalau sanksinya seperti sanksi ya orang pencuri, ya ditahan, ditahan berapa tahun gitu, iya kan, kita gak segitu. Karena dalam budaya adalah kerap yang bahwa dia diberlakukan sanksi kerap dengan himbauan dan nasehat dan ada seistilah bagaimana nanti, eu, di Aceh, istilah memanggil orang tua, ya kan? Memanggil orang tua untuk menasehati. Itu dalam..dalam budaya…

(NS) : Jadi lebih sanksi sosial saja?

(SY) : Kemungkinan…

(NS) : Atau akan ada sanksi-sanksi lain?

(SY) : Kemungkinan besar. Kemungkinan besar itu…

(NS) : Kalau ada yang menilai ini lebih ke ajang pembuktian seorang walikota yang baru enam bulan menjabat, setelah sebelumnya menjadi wakil walikota. Ini lebih ke ego walikota yang mau dilihat berhasil dalam melakukan sesuatu..

(SY) : Tidak!

(NS) : Bernarkah itu?

(SY) : Saya ^^$#@%, saya selaku pemimpin yang kepala daerah, saya bertanggung jawab dengan Allah dan bertanggung jawab dengan rakyat. Saya wajib menyampaikan, wajib menganjurkan, wajib menginformasikan kepada rakyat. Ini lakukan, ini memang..memang menjurus dariipada kebaikan, ini untuk kebaikan. Masalah rakyat tidak mendengarnya atau mungkin tak setuju, itu urusan rakyat. Saya sudah terlepas daripada Allah nanti, dalam pengadilan, eu, Allah yang bawa surat-surat menyampaikan.

(NS) : Oke.

(SY) : Seperti anak saya. Saya sudah sampaikan kepada anak saya, adalah kamu harus mengaji, kamu harus ibadah, harus berbuat kebaikan, harus sekolah dan sebagainya dan sebagainya saya sudah terlepas daripada Allah. Nanti dia tidak melakukan, nanti..nya, dia urusan dia dengan Allah. Bukan lagi urusan dengan saya.

(NS) : Jadi memang sesungguhnya anda melihat ini lebih ke urusan privat, urusan antara manusia dengan Tuhannya?

(SY) : Iya.

(NS) : Hm. Berarti kalau urusan privat, tidak perlu lah diatur dalam ranah publik, Pak Walikota.

(SY) : Ya, *&)*^$#@!$, apa, aturan Allah, disesuaikan dengan dengan de..dengan budaya dan adat istiadat yang ada di Aceh, itu tetap mengikutinya, iya…

(NS) : Karena tadi anda katakan itu urusan mereka dengan Tuhannya…

(SY) : Iya.

(NS) : Berarti ini sesuatu yang tidak perlu diatur…

(SY) : Urusan… saya..

(NS) : ….dalam masalah publik, karena itu urusan privat.

(SY) : Mengeluarkan imbauan selaku pimpinan. Nanti rakyat, rakyat memang dia tidak mengikuti, tidak mau mempatuhi, seperti di keluarkan oleh… oleh… oleh negara adalah ini dilarang mencuri, dilarang korupsi, dan dilarang apa saja yang memang melanggar dengan aturan *^()%$* dunia dan at..aturan ak..akhirat.

(NS) : Oke, anda menyamakan dilarang korupsi dengan dilarang duduk ngangkang ya? Itu sesuatu yang sangat berbeda. Kalau anda memberikan contoh dilarang korupsi dan dilarang duduk ngangkang. Baik, Pak Walikota, ada satu pertanyaan, terakhir, ada yang menilai ini lebih karena bargaining politic anda ketika anda dulu diangkat. Jadi anda mendapat dukungan dari kelompok-kelompok tertentu, ini upaya anda  untuk membalas budi, dan upaya anda mengkompensasi dukungan yang diberikan dulu…

(SY) : Tentu tidak!

(NS) : …Ketika menjadi walikota. Benarkah itu?

(SY) : Itu tidak!  itu pembohongan namanya. Itu pa..penga.. mengada-ngadaan daripada mungkin…

(NS) : Jadi anda tidak ditekan pihak manapun?

(SY) : Menurut saya nggak ada lawan politik, saya memang udah gak ada, memang gak ada lawan politik.

(NS) : Jadi ini bukan upaya bargaining politic?

(SY) : Tidak.

(NS) : Tidak? semata-mata anda percaya duduk ngangkang tidak boleh?

(SY) : Iya.

SOROTAN CRIMSON STRAWBERRY: Diawal dialog, Suidi Yahya menyatakan larangan duduk mengangkang bagi perempuan kota Lhokseumawe karena dikhawatirkan akan menyerupai laki-laki, dimana dalam islam hal itu sangat dilarang, yakni perempuan menyerupai laki-laki atau pun sebaliknya. Tapi, perhatikanlah jari manis bapak Walikota ini, cincin yang ia kenakan – bukan hanya di jari manis tangan sebelah kiri tapi juga sebelah kanan – sepertinya terbuat dari emas dengan mata batu mulia (SEPENGELIHATAN CRIMSON STRAWBERRY VIA TELEVISI). Padahal sudah jelas bahwa emas dan sutra diharamkan dikenakan oleh seorang muslim sebab ia akan menyerupai perempuan. Tapi tidak tahu juga ya, hal ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut dan , barangkali, harus di tanyakan pada pakar telematika supaya tidak mengundah fitnah, karena siapa tahu itu besi atau tembaga.

———————————————————

Di segment dua, Mata Najwa menyoroti sebuah rancangan perda di kota Surabaya yang mengharuskan setiap bayi diberi nama sesuai daerah masing-masing dan menggunakan nama tokoh masyarakat. Tamu yang hadir adalah Baktiono, Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya.

(NS) : Di Surabaya sudah dimatangkan rancangan Perda tentang penamaan bayi sesuai ciri khas kedaerahan. Apa latar belakang dan tujuan dari pembuatan Perda ini? Di studio Mata Najwa telah hadir Baktiono, Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya. Selamat malam pak Bakti.

(Baktiono = B) : Selamat malam.

(NS) : Terimakasih sudah hadir di Mata Najwa.

(B ) : Ya.

(NS) : Ini inisiatif anda pribadi atau dorongan dari orang sehingga merasa perlu ada peraturan nama bayi?

(B ) : Ya, kami pribadi waktu itu juga bersama teman-teman anggota Komisi D DPRD kota Surabaya.

(NS) : Hm.

(B ) : Jadi kami cukup prihatin ya kalau melihat begitu banyak warga kota Surabaya namannya bermacam-macam, tapi tidak mengidentikan jadi sebagai warga kota Surabaya.

(NS) : Kenapa penting? Kenapa warga kota Surabaya tidak boleh namanya bervariasi sesuai orang tua? Itu kan prerogatif orang tua mau ngasih anaknya siapa, Pak.

(B ) : Iya, boleh saja, begitu, tapi dia mau kasih nama yang kebarat-baratan boleh, ketimur-timuran juga boleh, tapi paling tidak jangan sampai hilang ciri khas dari kota Surabaya atau bangsa Indonesia ini, karena, ya..

(NS) : Kota Surabaya atau Bangsa Indonesia? Keduanya berbeda nih.

(B ) : Iya, termasuk, kalau ini, “O, ini orang Surabaya otomatis itu juga Indonesia.”

(NS) : Nah, nama seperti apa sih yang menurut anda hilang nuansa Indonesianya? Nama Najwa itu nama Indonesia atau bukan menurut Komisi D DPRD Surabaya?

(B ) : Itu nama masih ada nama Indonesianya.

(NS) : Eu’heuh.

(B ) : Tapi coba lihat, kita… banyak sekali, begitu juga hampir hilang nama-nama itu.

(NS) : Latar belakang utamanya apa nih Pak? Karena memang merasa sudah nilai-nilai kekhasan daerah Surabaya sehingga seluruh nama bayi harus ada ciri khas Surabaya nya?

(B ) : Ya, diantaranya memang seperti itu, jadi kami cukup prihatin. Kami juga tidak tahu ya kalau misalnya ini orang dari Surabaya, ini orang memang dari Jawa, itu sulit dideteksinya.

(NS) : Tapi kenapa harus dideteksi ini orang darimana?

(B ) : Kalau kita misalnya dari Bali, dari bicaranya sudah kelihatan, ‘oh ini orang Bali.’ dari namanya sudah kelihatan. Misalnya dari Ambon kelihatan, ini orang Ambon, dari bicaranya juga. Tapi kalau dari Jawa, ini sulit.

(NS) : Dan itu penting kenapa, Pak?

(B ) : Karena..

(NS) : Menurut anda penting untuk tau orang ini siapa, dari mana, dari namanya karena apa?

(B ) : Ya, pentingnya gini, kami tidak ingin ya budaya bangsa ini hilang, gitu lho. Kalau di Bali, O, otomatis dia tahu dia Bali. Dari misalnya dari Ambon, otomatis itu Ambon. Misalnya dari Batak, dari Sumatera Utara, kelihatan dari sini. Kalau dari Jawa ini hampir bias itu, banyak mereka yang pakai nama-nama yang tidak identik dengan Indonesia atau terutama Jawa. Maka dari itu kami ingin ada sesuatu inisiatif agar ciri kedaerahan ini tidak hilang.

(NS) : Jadi menlilai bud..menurut anda itu penting dari sekedar nama? Mempertahankan nilai kebudayaan dari sekedar nama?

(B ) : Salah satunya itu nama.

(NS) : Okeh.

(B ) : Salah satunya itu nama. Disamping juga ada budaya-budaya lain seperti Remo dan sebagainya.

(NS) : Nah dalam bayangan Komisi D DPRD, yang sedang merancang ini, itu akan dibatasinya akan seperti apa?

(B ) : Nama-nama itu ya.. pertama kita launching daerah. Daerah itu kan kecamatan kalau disana karena ini lingkupnya Surabaya. Ada tuh Kecamatan Wiyung, Kecamatan Tambaksari, ada Benowo, ada Kecamatan Kenjeran yang mana dia akhirnya pro kontra juga.

(NS) : Oke, jadi nanti nama bayi harus ada Tambaksarinya? Kalau saya lahir di Tambaksari, Najwa Tambaksari?

(B ) : Ya boleh diambil belakangnya, kan tidak mungkin lengkap, misalnya seperti itu. Terus ada juga usulan seperti misalnya tokoh-tokoh Masyarakat yang,legenda yang mana mereka memang waktu itu pejuang juga yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu nanti jadi kebanggan sendiri, itu.

(NS) : Oke, sebelum masuk yang pejuang. Berarti nanti setiap kecamatan, siapa pun bayi yang lahir di kecamatan itu harus mengambil unsur nama kecamatannya menjadi namanya?

(B ) : Diantaranya itu. Itu gagasan yang pertama.

(NS) : Oke.

(B ) : Tapi itu juga banyak yang menentang.

(NS) : Oke, ini semuanya nama depan atau nama belakang nih Pak?

(B ) : Nama belakang.

(NS) : Nama belakang.

(B ) : Kalau nama kecamatan, kotanya bagus dia bangga, kalau kecamatannya kurang pas itu juga banyak yang protes.

(NS) : Contohnya Pak?

(B ) : Misalnya itu di Tambak.. Tambakdono itu juga agak blibet.

(NS) : Oke, Baktiono Dono, oke…

(B ) : Atau Baktiono Tambak juga tidak pas. Misalnya di Kenjeran, itu juga tidak pas, itu juga Kecamatan, walau pun itu area itu juga bagus dekat Suramadu. Dan juga sulit, misalnya Baktiono Kenjeran, kan pas juga.

(NS) : Oke, tapi itu salah satu yang sedang dirancang, jadi berdasarkan nama kecamatan?

(B ) : Iya, pertama seperti itu.

(NS) : Nah yang tadi anda bilang, kemudian ada lagi pengaturan nama sesuai nama pejuang daerah kota Surabaya.

(B ) : Iya, betul.

(NS) : Bung Tomo misalnya.

(B ) : Iya Bung Tomo, dia pejuang. Bung Karno. Cokroaminoto. Ada Jayengrono, itu bupati pertama Surabaya.Kalau itu pas, bagus, Baktiono Jayengrono. Pas! Pas tadi nama daerah kecamatan tadi, nampaknya juga pertentangan luar biasa..

(NS) : Kenapa harus dalam bentuk rancangan peraturan ya Pak? Kenapa harus diatur? Karena kalau aturan itu kan berarti harus ada sanksinya  kalau tidak diikuti.

(B ) : Ya, sanksi itu memang… setiap itu harus diatur agar masyarakat nanti. Ya, agaknya memang memaksa, tapi sebelum ada peraturan daerah, makanya kita ada launching ke masyarakat, masukan, ada uji publik, kajian akademis. Itu prosesnya panjang. Jadi nggak cukup karena ini ada penamba’an, apa, seperti budaya. Makanya dalam sanksi itu, itu sebelumnya itu harus ada asimilasi, jadi ada kulturisasi. Jadi ini tidak semudah itu. Jadi nanti disosilisasikan karena itu ada kulturnya juga. Jadi sanksi kalau misalnya ini….

(NS) : Apa sanksinya dalam bayangan anda, apa? Kalau misalnya ada orang yang tidak mau mengikuti peraturan nama bayinya harus diatur pemerintah kota, sanksinya apa?

(B ) : Ya, ini pertama kan asimilasi, penyesuaian terlebih dahulu. terus apa itu, akulturisasi, jadi kalau ini menyangkut budaya, tidak semudah itu kan untuk menerapkan itu. selanjutnya paling tidak kalau sudah beberapa bulan atau tahun baru seperti KTP nya, nanti seperti apa mereka ini, ya, harus KTP nya ditunda.

(NS) : Oh, jadi dalam bayangan anda, sanksi-sanksi administratif bisa dikenakan, gitu ya.

(B ) : Administratif saja.

(NS) : Tidak dikasih KTP kalau sudah gede. ‘Wah namanya nggak ada Surabayanya ni’, sejauh itu ya Pak, ya?

(B ) : Nggak sampe segitunya. Makanya itu masyarakat kira-kira sanksinya apa, harus disepakati bersama, kalau tidak…

(NS) : Tapi menurut anda ini memang sesuatu yang harus diatur dalam sebuah peraturan daerah, hal-hal seperti ini?

(B ) : Ya, harus diatur, makanya tadi, ini, kami ini…apa? Berpandangan jangan sampai lah ini budaya ini kita ini mulai terkikis dengan budaya-budaya asing, dengan masuknya arus globalisasi yang luar biasa ini. Makanya mulai dari ini kita mulai….

(NS) : Jadi dimulai dari hal yang gampang diatur?

(B ) : Paling gampang. Mulai bayi lahir, anak sialakan kalau mau nambah anak..

(NS) : Ini tidak terlalu ikut campur dalam urusan privat warga?

(B ) : Tidak juga.

(NS) : Tidak juga apa iya apa tidak?

(B ) : Tidak juga. Nggak juga..

 

dokumentasi http://www.kaskus.co.id
dokumentasi http://www.kaskus.co.id

(NS) : Putra putri anda berapa ya Pak Bhakti?

(B ) : Tiga.

(NS) : Tiga? Namanya ada nama daerah Surabayanya tidak?

(B ) : Namanya itu pakai nama saya semua, belakangnya itu. Karena saya Baktiono, anak pertama namanya Kevin, tapi belakangnya ada Kevin Stefano

(NS) : Hmmm, Kevin Stefano itu kalau ada yang menilai juga, itu budaya barat Pak Baktiono, pada Stefano.

(B ) : Ada nama ‘No’, ‘No’nya ini dari Baktiono, gitu.

(NS) : Hmm..Anda tinggalnya di daerah mana Pak?

(B ) : Saya di daerah Tambaksari.

(NS) : Kok tidak dikasih nama Kevin Stefano Tambaksari?

(B ) : Waktu itu belum punya gagasan seperti itu.

(NS) : Sekarang ditambah saja Pak kalau begitu.

(B ) : Kalau nanti memang ada suatu yang diatur itu pasti akan saya sematkan juga itu.

(NS) : Oh jadi menunggu aturan dulu?

(B ) : Iya.

(NS) : Kalau anda merasa ini penting harusnya tidak menunggu aturan yang anda ciptakan sendiri.

(B ) : Ya, makanya paling tidak, untuk apa, tokoh-tokoh nasional kita dahulu akan kami sematkan juga…

(NS) : Seberapa anda optimis ini akan gol? Rancangan ini?

(B ) : Karena saat kami launcing ini, ada ini… pro kontra. Kalau kontra semua kami pesimis, karena ada pro-kontra ini perlu juga pemahaman pada seluruh warga yang masih juga belum paham akan insiatif kami.

——————————

CATATAN NAJWA

Banyak Perda telah tersesat, ketika mempublikan urusan privat.

Aturannya bisa sangat terlibat, Mengatur laku moral individu.

Gemar mengatur aurat warga, lalai membuat rakyat sejahtera.

Terjebak menjual moralitas agama, dengan selera dan harga suka-suka.

Semata menjadi jalan instan, mendongkrak politik pencitraan.

Perda seharusnya memajukan kesalehan sosial, bukan memformalkan ritual.

Membela hidup bersama, bukan meruncingkan yang berbeda.

Hukum itu alat rekayasa sosial, bukan ajang pembakuan moral.

Najwa Shihab
Najwa Shihab

gambar awal Suahidi Yahya diambil dari sini

gambar Baktiono diambil dari sini

————————————————

Jika masih bingung dengan tatabahasa yang diungkapkan narasumber, Mata Najwa telah merangkumnya supaya sedikit jelas dan tidak ribet, di akun jejaring sosial twitter. Ini adalah tweet point-point jawaban Suaidi Yahya:

1. Penting bagi kehidupan masyarakat di Aceh, khususnya Kota Lhokseumawe, berarti pentinglah kita duduk menyamping.

2. Apabila mengundah fitnah dari orang lain yang melihat, berat perbuatan itu dilarang dalam islam.

3. Budaya Aceh, adat Aceh, budaya dan adat harus seimbang dengan syariat islam, budaya Aceh masih tetap mengikuti syariat islam.

4. Islam menyatakan berbuatlah sesuatu yang memang dianjurkan dalam islam, yaitau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang memang dilanggar dalam islam.

5. Kalau laki-laki memang sudah kodratnya untuk mengangkang. Laki-laki memang kasar. Tapi perempuan, kesopanannya harus dijaga.

6. Islam tidak menyatakan lebih penting duduk mengangkang, tetapi yang lebih dikatakan dalam budaya dan dalam islam adalah kesopanan, sopan santun.

7. Bukan dalam arti duduk menyamping itu tidak selamat.

8. Kita juga harus mementingkan keselamatan dalam arti luas, keselamatan keimanan, budaya, syariat, keselamatan fisik pun harus penting.

9. Kalau memang lagi bawa orang sakit, bawa anak, perjalanan jauh.

10. Saya selaku pemimpin dan kepala daerah bertanggungjawab dengan Allah dan dengan rakyat.

11. Saya wajib menyampaikan, menganjurkan, menginformasikan kepada rakyat, ini untuk kebaikan.

12. Urusah saya adalah mengeluarkan himbauan selaku pimpinan, sama dengan aturan dilarang mencuri, dilarang korupsi, aturan dunia dan akhirat.

Dan ini adalah tweet point-point jawaban dari Baktiono:

1. Iya ini atas usulan saya pribadi dan bersama teman-teman.

2. Boleh saja kasih nama kebarat-baratan atau ketimuran, tapi kalau bisa jangan sampai hilang unsur kedaerahannya.

3. Dari nama sudah kelihatan orang itu berasal dari mana.

4. Kalau dari Jawa ini bias, susah untuk membedakannya.

5. Salah satunya dengan nama yang mempertahankan unsur kedaerahannya.

6. Selain nama daerah/kecamatan tapi juga bisa nama pahlawan dan itu nama belakang.

7. Agaknya memang agak memaksa, prosesnya panjang sebelum menentukan sanksi.

8. Penyesuaian terlebih dahulu, seperti sanksi administrasi.

9. Jangan sampai budaya kita terkikis, dimulai dari nama.

10. Pasti akan saya sisipkan bila aturan ini jadi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s