Marsinah Murder Mystery

Marsinah Murder Mistery

III.

Bara ini, saat pagi membuta seakan ditiup dari corong bambu. Sidoarjo, Mei, seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga.

Menjadi kesaksian yang mengambang di atas tubuh menyedihkan seorang wanita muda di hutan Wilangun, Nganjuk. Dari tubuhnya menyebar bau aroma luka empat hari. Aroma penderitaan dan ketidakberdayaan anak manusia yang menuntut haknya.

Ambangan kesaksian ini, di atas tubuh perempuan MARSINAH

(bagian III Gurauan Episode Mati (dua belas kesaksianku) – Ilham Q Moehiddin

******

Berikut adalah sekelumit kisah tentang Marsinah, buruh yang tewas dua puluh tahun silam demi memperjuangkan haknya yang saya kumpulkan dari berbagai sumber sekunder.

RIWAYAT SINGKAT

Marsinah lahir tanggal 10 April 1969 dari pasangan Sumini dan Mastin, dia adalah anak ke dua dari tiga bersaudara. Usia tiga tahun ibu Marsinah, Sumini, meninggal dunia, ia pun diasuh oleh neneknya, Pu’irah yang tinggal bersama bibinya, Sini, di desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur.

Selama menempuh pendidikan di SD Karangasem 189, SMPN 5 Nganjuk, hingga SMA Muhammadiyah, Marsinah dikenal sebagai siswi cerdas dan berprestasi. Sayang kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan dirinya untuk melanjutkan pendidikan seperti yang ia cita-citakan yakni masuk IKIP.  Karena pekerjaan di desa semakin sempit, Marsinah pun memutuskan mengadu nasib di kota. Ia pertama bekerja di pabrik sepatu BATA tahun 1989, setahun kemudian pindah ke pabrik arloji Empat Putra Surya di Rungkut Industri sebelum akhirnya ia ditempatkan di cabang perusahaan tersebut di Siring, Porong, Sidoarjo.

PT CPS

Sebagai perluasan modal dari PT. CPS Rungkut, Surabaya, yang telah beropersi sejak 1980 dengan nama PT. Putra Watch Industry, didirikanlah PT. CPS Porong di desa Siring Sidoarjo, pada tahun 1991. Sebenarnya perusahaan yang modalnya berasal dari akumulasi modal sendiri dan pinjaman domestik ini merupakan jenis dari pemodal nasional yang mandiri. Dalam proses akumulasinya di sektor kompetitif, ia tidak memperoleh fasilitas, kemudahan atau hak-hak istimewa melalui patronase negara, sebagai mana yang umum terjadi di Indonesia. Bahkan pada saat perusahaan telah semakin besar dan kuat, sekali lagi, PT. CPS memperlihatkan ciri kemandiriannya ketika menolak ajakan kerjasama usaha patungan dari sebuah perusahaan jam jepang yang kuat, Seiko.

Namun kemandirian ini pada kenyataanya berbanding terbalik dengan kesejahteraan karyawan yang bekerja disana. Hal-hal yang kemudian dikeluhakan oleh Marsinah dan teman-temannya antara lain:

(1)  Upah yang tidak naik-naik; buruh di PT CPS menerima upah harian sebesar Rp. 1700 + uang makan Rp. 300/hari

(2)  Jaminan kesehatan yang tidak memadai, seperti belum adanya poliklinik, jika ada yang mengalami kecelakaan di tempat kerja dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit dengan jaminan uang dari perusahaan 50%, saat cuti hamil gaji tidak diberikan, tak adanya cuti haid, waktu istirahat yang hanya setengah jam sehari, tidak diperbolehkan keluar dari ruangan, dan tidak tersedianya sarana umum bagi karyawan untuk beribadah.

(3)  Pembelian sejumlah perlengkapan kerja masih dipenuhi oleh buruh sendiri, begitu pula peralatan kerja yang masih di subsidi oleh buruh melalui sewa mesin. Seperti yang diungkapkan salah satu buruh (anonim), “Kalau di bagian saya, bagian poles, peralatan kerja seperti kaos tangan, alat untuk membersihkan logam, kain poles yaitu kain kasar, kain jilatan, kain biru, dan kain nanas, terus kertas gosok itu semua beli. Cuma caranya utang. Teman-teman buruh itu utang dulu, nanti kalau dapat target, hasilnya lebih dari yang di targetkan, maka hasilnya akan dipotong untuk membeli barang-barang itu, sedangkan setiap hari mesin poles itu untuk menyewanya harus membayar Rp 1425,-”

PEMBENTUKAN SPSI DAN SURAT EDARAN GUBERNUR

Di bulan februari, para buruh dikejutkan dengan hadirnya PUK-SPSI yang tidak melibatkan mereka dalam pemilihan dan pembentukannya, apalagi kemudian orang-orang yang menjadi pengurus dinilai tidak pernah memperjuangkan aspirasi, kepentingan, atau menyelesaikan masalah mereka.

Hingga para buruh, akhirnya, mengetahi tentang adanya adanya surat edaran, Gubernur KDH TK I Jawa Timur  No. 50/Th. 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok yang berlaku sejak 1 Maret 1993.

Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan, namun di sisi pengusaha berarti tambahannya beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, Karyawan PT. Catur Putera Surya (PT. CPS) Porong membahas Surat Edaran tersebut dengan resah.  Puncaknya pada hari minggu tanggal 2 Mei 1993 mereka berkumpul di rumah salah seorang buruh untuk membuat daftar tuntutan kepada perusahaan. Setelah selesai dibicarakan mereka menyempatkan diri berkonsultasi dengan kakak salah seorang rekan mereka yang kebetulan duduk di DPC SPSI dan mendukung tindakan mereka.

3 – 8 MEI 1993

Senin,  3 Mei 1993: Sejumlah buruh bergerombol di sepanjang jalan menuju pabrik dan mengajaki buruh-buruh lain untuk tidak masuk kerja. Hari itu semua buruh harian tidak masuk kerja. Di dalam pabrik hanya buruh-buruh bulanan, staf, dan para Kepala Bagian

Menanggapi gejala mogok kerja seperti itu, pihak Koramil (Komando Rayon Militer) 0816/04 Porong menyuruh satpam pabrik untuk mengintai siapa saja buruh yang dianggap mendalangi ‘pencegatan’ tersebut. Selain itu komando Koramil, kapten Kuaseri, juga meminta Judi astono, direktur PT. CPS Porong untuk datang ke markas Koramil sambil membawa daftar nama tersebut berdasarkan laporan keluhan kepala bagian selama ini. Usulan nama ini kemudian ditulis oleh mutiari, personalia. Setelah mendapat daftar nama beberapa buruh, baik dari laporan satpam pabrik maupun dari Judi astono, Kapten Kusaeri menyuruh anak buahnya memanggil para buruh tersebut agar datang ke markas Koramil. Waktu itu yang di panggil ke sana semuanya adalah laki-laki.

Setelah para buruh datang, bukanya menanyakan persoalan yang diajukan para buruh, Kapten Kusaeri malah membentak-bentak dan mengeluarkan tuduhan tendensius bahwa yang dilakukan oleh buruh adalah cara-cara PKI. Selesai komandan koramil membentaki para buruh, Judi Astono bertanya apa kehendak para buruh sehingga melakukan mogok kerja. Para buruh kemudian menyerahkan daftar tuntutan yang telah mereka ketik kemarin. Belum sampai Judi Astono membacakan tuntutan tersebut, Kapten Kuaseri sudah mengambilnya karena terkejut melihat daftar tuntutan itu sudah dalam keadaan terketik rapi, ia kembali ‘bertanya’, karena tidak ada yang menjawab, Dudu (bukan nama sebenarnya), akhirnya mengaku bahwa ia yang mengetik dengan meminjam mesin tik sekretaris desa.

Selanjutnya Kapten Kuaseri mencatat identitas pribadi seluruh buruh yang hadir di situ. Sebelum pertemuan usai, ia juga sempat mengancam para buruh yang bekerja shift II (pukul 14.00-22.00) dan shift III (22.00-06.00), bahwa jika mereka tidak masuk kerja berarti mereka semua adalah dalang pemogokan. Semua ancaman tersebut tampaknya masih belum cukup, karena sebelum meninggalkan markas Koramil Dudu mendapat sebuah surat panggilan menghadap Kepala Seksi Intel Kodim (Komando Distrik Militer) 0816 Sidoarjo esok hari. Surat tersebut berkepala surat Koramil dan ditandatangani oleh komandan Koramil.

Sepulang dari markas Koramil, Judi Astono menyuruh Rijanto, kasir sekaligus ketua PUK-SPSI bentukan perusahaan, mengantar surat pemberitahuan kepada Kanwil Depnaker Sidoarjo bahwa besok akan ada musyawarah di Pabrik.

Meskipun mereka telah mendapat tekanan dari komandan Koramil, para buruh tetap tidak menyurutkan tuntutannya. Malam hari mereka mengadakan pertemuan memilih beberapa kawan yang akan menjadi perwakilan dalam perundingan esok hari. Mereka juga berlatih dan mempersiapkan diri agar mampu mempertahankan kepentingan mereka dalam perundingan.

Selasa, 4 Mei 1993: Di tempat yang sama terjadi lagi aksi unjuk rasa yang dipelopori oleh karyawati Marsinah. Aksi unjuk rasa bertujuan menuntut perusahaan agar menaikan upah, tunjangan transportasi, uang makan, uang lembur, dan cuti hamil, serta jamsostek.

Karena sudah mengetahui akan ada musyawarah hari ini dan mencium akan ada pemogokan, pihak aparat keamanan tak kalah siap berjaga-jaga di lokasi pemogokan. Mereka antara lain dari Koramil dan Polsek (Polisi Sektor) Porong. Bersama-sama Satpam pabrik mereka berusaha melarang dan merintangi para buruh tersebut menyerbu masuk ke dalam halaman pabrik. Bahkan seorang satpam sempat memaki-maki para buruh dengan sebutan PKI. Hanya para buruh shift I yang diperbolehkan masuk ke dalam pabrik, bahkan mereka di suruh untuk bekerja. Namun mereka tetap bersikeras untuk tidak bekerja sebelum tercapai kesepakatan.

Alih-alih perundingan bipartit, pihak pengusaha lebih suka langsung melakukan perundingan triparti. Oleh sebab itu Judi Astono melalui Mutiari menyuruh Bambang Wuryantoro untuk menjemput petugas Depnaker dan DPC SPSI Sidoarjo datang ke pabrik.

Perundingan berlangsung di ruang kerja Judi Astono pada pukul 10.00 hinga 14.00. Pihak perusahaan diwakili oleh Judi Astono, Mutiari, dan Karyono Wongso (kepala bagian produksi). Pihak buruh diwakili 24 Orang; 15 buruh merupakan wakil buruh yang memang dipilih dari dan oleh buruh dalam pertemuan buruh sebelumnya. Sedangkan 9 buruh merupakan pengurus PUK-SPSI bentukan perusahaan yang sebagian besar terdiri dari pegawai administrasi) ditambah lagi dua orang dari DPC-SPSI Sidoarjo sebagai saksi pengamat perundingan. Sebagai penengah dan wakil pemerintah hadir dua orang dari Depnaker Sidoarjo. Namun diluar perundingan “tripartit” sebagai saksi pengamat, yaitu aparat kantor sospol Sidoarjo, Lurah desa Siring, Camat, Polsek, dan komandan Koramil.

Di awal perundingan, pejabat Kandepnaker berusaha membatasi buruh yang akan berbicara dengan menunjuk dua orang, Iip dan Marno (keduanya nama samaran) sebagai juru bicara. Namun upaya ini kurang berhasil karena pada akhirnya saling menimpali dan memperkuat pandapat temannya. Yang aktif berunding dalam musyawarah justru para buruh dengan pihak Depnaker. Djoko Sujono dan Marsudi dari Depnaker membahas tuntutan buruh satu- persatu. Judi Astono dari pihak perusahaan tinggal menyetujui atau tidak menyetujui butir-butir kesepakatan yang dibicarakan, dan selanjutnya pihak Depnaker akan mengarahkan bagaimana yang seharusnya sesuai dengan peraturan perburuhan

Dari dua belas tuntutan buruh akhirnya dihasilkan sebelas kesepakatan yang dituangkan ke dalam Surat Persetujuan Bersama dan ditendatangani oleh semua wakil buruh (dengan nama lengkap mereka), Judi Astono, dua wakil Depnaker Sidoarjo, dan  wakil DPC-SPSI Sidoarjo.

Tuntutan pertama, buruh menuntut kenaikan upah dari Rp 1.700,- menjadi Rp 2.250,- per hari sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga kerja nomor 50/1992. Oleh Depnaker kemudian dikatakan bahwa sebenarnya perusahaan sudah sesuai dengan keputusan menteri tersebut, karena yang Rp1.700,- merupakan upah pokok, sedangkan yang dikatakan kekurangan Rp 550,- sebenarnya sudah diberikan setiap hari dalam bentuk tunjangan tetap, berupa uang makan dan uang transport. Kekeliruan perusahaan hanya karena tidak memberikan uang transport dan uang makan pada saat hari libur resmi nasional dan saat cuti tahunan. Kekeliruan ini harus diperbaiki berlaku mulai 15 Mei 1993, dan kekurangan yang selama ini harus tetap diberikan. Karena perhitungan upah pokok yang diberikan perusahaan sudah dianggap benar, maka tuntutan kedua yaitu perhitungan upah lembur dengan sendirinya juga dianggap sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 72/1984.

Ada tuntutan buruh yang dibenarkan oleh pejabat Depnaker dan tentunya kemudian disetujui oleh perusahaan, yaitu pembayaran upah bagi karyawan yang mengambil cuti haid, pembayaran cuti hamil dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang ada, serta penyamaan upah buruh yang lepas masa training dengan buruh lain.

Tuntutan agar para buruh disertakan dalam program Astek dan Jamsostek belum bisa dipenuhi, karena akan menunggu petunjuk dan pelaksanaan lebih lanjut (tanpa disebutkan dalam Surat Persetujuan bersama apa yang dimaksud dengan petunjuk dan pelaksanaan lebih lanjut). Tuntutan pemberian Tunjangan Hari Raya sebesar satu bulan gaji juga tidak sepenuhnya diterima, dengan alasan belum ada peraturan pemerintah yang mengatur jumlah THR. Akhirnya dibuat kesepakatan bahwa THR akan diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaaan. Sementara, kenaikan uang makan dan uang transport tidak dapat dipenuhi, karena dianggap komponen uang makan dan uang transport sudah termasuk satu ksatuan upah minimum dalam bentuk tunjangan tetap.

Selain itu buruh juga menuntut pembubaran Pengurus Unit Kerja SPSI PT.CPS Porong karena menurut buruh tidak sesuai dengan AD/ART SPSI. Namun oleh Depnaker keberadaan PUK-SPSI yang sekarang telah ada di perusahaan tetap diakui keberadaannya, dan akan difungsikan sesuai dengan AD/ART yang ada. Penggantian kepengurusan akan dilakukan menunggu masa baktinya habis. Tetapi ada satu tuntutan buruh yang sama sekali tidak disinggung dalam Surat Persetujuan Bersama, yaitu tuntutan buruh agar hak-hak yang sudah ada tidak boleh dicabut, hanya boleh ditambah.

Untuk mengantisipasi keadaan yang dapat memperlemah posisi tawar buruh, dalam daftar tuntutanya, buruh juga menuntut agar setelah pemogokan ini pengusaha dilarang mengadakan intimidasi, mutasi, dan melakukan pemecatan terhadap buruh yang melakukan pemogokan. Namun dalam Surat Persetujuan bersama, klausal ini diubah menjadi dua klausal:

(1)  Sehubungan dengan unjuk rasa ini pengusaha dimohon untuk tidak mencari-cari kesalahan karyawan;

(2)  Pihak karyawan berjanji tidak akan malakukan aksi pemogokan lagi untuk masa yang akan datang, dan segala permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berpijak pada asas musyawarah untuk mencapai mufakat dan selanjutnya karyawan sanggup kerja kembali.

DITEMPAT LAIN pada waktu hampir bersamaan, ± pukul 08.00 hingga pukul 11:15, Dudu yang mendapat surat panggilan ke markas Kodim diintrogasi oleh seorang petugas intel Kodim, Karnadi. Dudu ditanya siapa pihak ketiga yang menghasut para buruh untuk mogok dan mengajari mereka menyusun tuntutan. Apa kegiatan mereka pada hari Minggu 2 Mei. Bagaimana prosesnya sampai mereka menyusun tuntutan. Karena jawaban Dudu dianggap berbelit-belit, membuat Karnadi marah, sementara petugas intel Kodim lain, Buseri, mendesak Dudu untuk mengakui bahwa ia dalang pemogokan.

Siang hari, di pabrik, ketika perundingan telah usai, Buseri dari Kodim tiba di pabrik PT.CPS Porong untuk menemui Judi Astono. Ia datang meminta daftar nama buruh yang kemarin telah dibuat Judi Astono untuk Koramil. Buseri juga menerima fotocopi Surat Persetujuan bersama hasil Musyawarah di mana di dalamnya tercantum nama-nama buruh yang menjadi perwakilan buruh dalam perundingan. Tekanan ke buruh ternyata tidak cukup ditimpakan pada Dudu semata. Sore hari itu juga 13 buruh PT.CPS Porong, termasuk Dudu lagi, mendapat surat panggilan menghadap Pasi intel Kodim pada tanggal 5 Mei 1993. Anehnya, surat tersebut memakai kepala surat (kop) Kelurahan Desa Siring dan ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Desa Siring.

Mengetahui teman-temannya dipanggil menghadap ke Kodim tidak membuat Marsinah menyiapkan sebuah tulisan Tanya jawab untuk menjadi petunjuk bagi teman-temannya tersebut bila mereka diinterogasi oleh kodim. Ia juga mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa bila mereka diancam untuk di-mejahijau-kan oleh Kodim, ia akan membawa persoalan ini kepada pamanya di Surabaya.

Semula Marsinah mengira, kodim bertindak seperti itu atas permintaan perusahaan, padahal antara buruh dan pengusaha sudah terjadi kesepakatan bersama dan perusahaan sudah sepakat tidak akan mencari-cari kesalahan buruh sehubungan dengan pemogokan. Oleh sebab itu atas prakarsa sendiri, Marsinah membuat konsep surat yang “mengancam” perusahaan bahwa bila perusahaan tidak mencabut berbagai tuduhan terhadap para buruh, mereka akan memperkarakan perusahaan sesuai prosedur yang berlaku.

5 MEI 1993, ke-13 buruh PT.CPS Porong tersebut datang ke markas Kodim, petugas intel Kodim, Karnadi, justru berusaha mengadu domba buruh dengan perusahaan menggunakan isu rasial. Bahkan Karnadi menawarkan pada para buruh membuatkan surat rekomendasi untuk bekerja di tempat lain jika mereka bersedia membuat pernyataan mengundurkan diri dari perusahaan.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap Kapten Sugeng, Pasintel Kodim. Begitu masuk ruangan, Kapten Sugeng langsung membentaki para buruh, terutama Dudu dan Rahman (nama samaran). Mereka dituduh sebagai dalang, tokoh pemogokan, PKI, dan berbagai tuduhan lain yang bersifat intimidasi. Selanjutnya mereka diminta mengisi biodata yang memuat sejumlah pertanyaan mengenai identitas diri, identitas orang tua, pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja dan lima pertanyaan lain yang bertujuan melacak pendapat dan sikap mereka terhadap PKI. Puncaknya ketika mereka disodori sebuah contoh konsep surat pernyataan pengunduran diri. Mereka diminta menyalin konsep di atas kertas segel.

Sekitar pukul 15.00 Buseri menemui Judi Astono di PT.CPS Porong. Ia memberitahu bahwa telah terjadi pengunduran diri 13 buruh PT.CPS Porong di markas Kodim. Ia memberikan daftar nama ke 13 buruh dan meminta perusahaan menyiapkan uang pesangon bagi para buruh tersebut dan ‘uang kebijaksanaan’. Mengetahui hal ini pihak perusahaan cukup terkejut, mereka tidak menyangka akan terjadi tindakan PHK, apalagi hal itu terjadi di markas Kodim. Karena tidak menduga akan terjadi hal tersebut, uang di kas PT.CPS Porong tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Judi Astono lalu menelepon ke kantor pusat di Rungkut untuk mengirimkan uang sejumlah yang dibutuhkan. Sementara para staff administrasi dan personalia membuat rincian perhitungan uang pesangon dan sisa gaji, Buseri kembali ke markas Kodim.

Pukul 17.40 Judi Astono, Mutiari, Rijanto dan Widayat (pengawas umum dan staf perawatan) berangkat menuju markas Kodim. Setiba di sana mereka tidak langsung bertemu para buruh. Sementara Mutiari dan Rijanto masih melanjutkan menyiapkan uang pesangon, Judi Astono menemui Kapten Sugeng di ruangan kerjanya. Setelah itu berempat mereka menemui para buruh untuk menyerahkan uang pesangon didampingi oleh Karnadi dan Buseri. Ketika hendak berpisah seusai pemberian uang pesangon.

Belum mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di Kodim, Marsinah sore itu keluar rumah memfotocopi surat yang telah ditulisnya untuk perusahaan. Seusai memfotocopi ia menemui Bram (nama palsu) untuk memberikan fotocopi surat dan menanyakan kabar teman-teman buruh yang dipanggil Kodim. Sama-sama tidak tahu, Bram mengajak Marsinah menemui Anto (juga bukan nama asli). Marsinah meminta Anto mengantar dengan motornya ke rumah Rijanto, mereka lalu ke pabrik dan menyerahkan surat tersebut kepada satpam yang sedang berjaga di pos satpam. Selepas mengantarkan surat tersebut, Marsinah dan Anto langsung kambali ke rumah Bram.

Di rumah Bram, mereka mmutuskan untuk menyusul teman-teman mereka ke markas Kodim. Bram bersama dua buruh yang lain pergi naik kendaraan umum, sedangkan Marsinah diboncengi Anto. Setibanya di markas Kodim, Marsinah dan Bram masuk ke pos penjagaan yang saat itu ditempati oleh 4 orang petugas jaga. Sementara teman-teman yang lain menunggu di dekat pagar halaman Kodim. Marsinah dan Bram menanyakan kabar teman-temannya yang dipanggil Kodim. Lantas mereka kembali ke teman-teman yang menunggu untuk memberitahkan bahwa teman-teman yang mereka cari sudah pulang. Marsinah dan Bram kembali lagi ke piket dan bercakap-cakap dengan petugas jaga cukup lama. Seterusnya mereka bersama-sama meninggalkan markas Kodim. Marsinah dan Anto naik sepeda motor, Bram dan teman-teman yang lain menuggu kendaraan umum dari arah Surabaya. Sebelum kembali ke desa Siring, Marsinah sempat mampir di rumah dua orang buruh PT.CPS untuk memberikan fotocopi surat pernyataan untuk perusahaan.

Sesampai di desa Siring Marsinah bertemu  Didi (nama samaran) dan beberapa kawan yang siang tadi dipanggil Kodim dan meminta diceritakan apa yang telah terjadi di Kodim. Ketika Didi mengisahkan seluruh pengalamannnya di markas Kodim, Marsinah baru mengetahui bahwa sejumlah temannya telah dikenai PHK oleh Kodim gusar dan berencana membawa masalah ini ke pamannya di Kejaksaan Surabaya.

sekitar pukul 21.15, Marsinah keluar rumah mengenakan. Ia pamit hendak ke rumah sahabat satu desa, Marni (bukan nama asli). Tapi Marni sedang bekerja shif malam. Selanjutnya Marsinah pergi ke rumah Dudu bersam As dan Joko, sesama buruh PT.CPS. Surat Persetujuan Bersama itu membuktikan bahwa perusahaan semestinya tidak memiliki alasan untuk mencari-cari lagi kesalahan buruh apalagi sampai terjadi pemecatan di Kodim. Rupanya Marsinah hendak mengadukan Kodim yang membuat surat panggilan ke pengadilan.

pukul 21.20 Marsinah pergi menuju Tugu Kuning menuju jalan raya. Tak ada yang tahu persis ke mana Marsinah kemudian pergi. Tapi yang jelas ia tidak pergi mencari makan, karena semua warung atau gerobak makan di Tugu Kuning sudah tutup pukul 21.00. Dengan membawa surat panggilan Kodim milik Dudu, dan membawa Surat Persetujuan Bersama hasil perundingan, Marsinah raib.

5, 6, 7, 8 MEI 1993, Keberadaan Marsinah tidak diketahui.

9 MEI 1993, Jasan Marsinah ditemukan tergeletak, dalam keadaan tragis, tubuhnya penuh luka memar bekas pukulan benda keras. Kedua pergelangannya lecet-lecet, tulang panggulnya hancur karena di sela-sela pahanya ada bercak-bercak darah, pada bagian yang sama menempel kain putih yang berlumuran darah.

HASIL OTOPSI

Mayat Marsinah lalu diangkut ke RS dan diotopsi. Hasil otopsi menyatakan luka-luka pada pipi, siku, lengan, perut, luka-luka robek di bagian perut, tulang punggung bagian depan hancur, memar pada kandung kemih, usus, pendarahan pada rongga perut kurang lebih 1 liter. Kesimpulan meninggal akibat perdarahan pada rongga perut.

PARA TERSANKA, PERSIDANGAN, DAN REKAYASA YANG MENYERTAINYA (?)

Tanggal 30 September 1993 telah dibentuk Tim Terpadu Barkorstanasda  Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah. Sebagai penanggung jawab Tim Terpadu adalah Kapolda Jatim dengan Dan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim dan beranggotakan penyidik/penyelidik Polda Jatim serta Den Intel Brawijaya.

Delapan petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari selaku Kepala Personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap, mengalami selama 19 hari, di bulan Oktober 1993. Mereka dituduh bersekongkol memperkosa, menganiaya dan kemudian membunuh Marsinah, setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga termasuk salah satu yang ditangkap.

Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto, Trimoelja D. Soerjadi, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah.

Secara resmi, Tim Terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsinah. Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah Anggota TNI.

Hasil penyidikan polisi ketika menyebutkan, Suprapto (pekerja di bagian kontrol CPS) menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah. Dia dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah tiga hari Marsinah disekap, Suwono (satpam CPS) mengeksekusinya.

Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar empat hingga 12 tahun, namun mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, dua tahun kemudian, 3 Mei 1995, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (bebas murni). Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah “direkayasa”.

Penyelidikan demi penyelidikan ulang pun di lakukan. Sebanyak 3 kali makam Marsinah dibongkar untuk kebutuhan penyelidikan. Baik Menteri Tenaga Kerja, Abdul Latief, hingga para pemangku pemerintah dari Abdurrahman Wahid hingga Megawati berjanji untuk mengusut tuntas kasus Marsinah. Akan tetapi hingga kini, kematian Marsinah tetap menjadi misteri. Tahun 2002 Komnas HAM berupaya untuk membuka kembali kasus Marsinah dan itu pun gagal menguak kembali pembunuh sebenarnya dalam kasus Marsinah.

Mantan anggota tim pencari fakta kasus tewasnya Marsinah, Harry Wibowo, mengaku pesimistis pengusutan kasus tersebut bisa berlanjut. Pasalnya, 19 tahun setelah kasus itu muncul, belum ada indikasi pemerintah melanjutkan pengusutannya.”Jujur kecil kemungkinannya bisa berlanjut kalau menggantungkan kelanjutannya pada pemerintah. Surat perintah Presiden pun saya ragu bisa digunakan,” kata Harry. Ia melanjutkan, kasus Marsinah kecil bisa dilanjutkan karena saksi-saksi Marsinah sudah sulit dimintai keterangan. Pasalnya, meskipun masih bisa ditemui, besar kemungkinan saksi-saksi tersebut sudah lupa akan detil.

Menurut Harry, yang bisa dilakukan untuk melanjutkan kasus Marsinah sekarang adalah meminta Komnas HAM menindaklanjutinya. Komnas HAM, di mata Harry, memiliki wewenang mengusut kembali kasus Marsinah karena masih berhubungan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM masa orde baru.
“Kalau Komnas HAM serius, pasti masih bisa dilanjutkan. Lagipula, kasus Marsinah ini kasus penting.” Harry menambahkan rakyat juga bisa berpartisipasi mendesak pemerintah atau Komnas HAM untuk bergerak.

Apakah sebelumnya sudah ada usaha untuk menghidupkan kembali pengusutan kasus marsinah? Harry menjelaskan pada jaman pemerintah Presiden Abdurahman Wahid, sudah ada rencana di badan pemerintah untuk mengusut kembali kasus Marsinah. Namun, sayangnya rencana terhenti.

Harry mengatakan pada tahun 2002, Komnas HAM sempat berupaya membuka kasus Marsinah, namun kandas. “Rencana itu tidak pernah terealisasi akhirnya. Padahal, kalau mau dilanjutkan, saya masih menyimpan dokumen-dokumen kasus Marsinah mulai dari forensik hingga penyelidikan di suatu tempat,” ujar Harry menegaskan.

TRIBUTE

  • Kisah Marsinah ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo, dengan judul Marsinah (Cry Justice). Film berbiaya sekitar Rp 4 milyar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea  yang meminta pemutaran film itu ditunda.
  • Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi meluncurkan album musik dengan judul Marsinah. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gatuntuk mengenang jasa-jasa Marsinah.
  • Sebuah band beraliran anarko-punk, Marjinal,  menciptakan sebuah lagu berjudul ‘Marsinah’, yang didedikasikan khusus untuk perjuangan Marsinah. Lagu ini dibawakan sekaligus dalam 2 albumnya, yaitu album ‘termajinalkan’ dan album terbaru mereka bertajuk predator, masing-masing dalam versi yang berbeda.
  • Seniman Ratna Sarumpaet juga pernah menggelar dua pertunjukan mengenai Marsinah, masing-masing berjudul,  Marsinah Menggugat, dan Marsinah, Nyanyian Dari Bawah Tanah, sempat menuai konflik dengan aparat keamanan saat itu.

(CS/berbagai sumber)

==============================

Referensi: wikipedia, tempofprsatumeiabunavisperempuanmahardhikaferli1982

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s